Perubahan Cuti Bersama tahun 2007 Oktober 2, 2007
Posted by masghofur in info.trackback
Kemarin, tanggal 1 Oktober 2007 tiga menteri telah menandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang perubahan cuti bersama tahun 2007. SKB tersebut menambah cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1428 Hijriyah yang semula 3 hari (12, 15, 16 Oktober 2007) menjadi 6 hari (12,15, 16, 17-19 Oktober 2007), dan menambah cuti bersama menyambung hari libur Hari Raya Idul Adha yang semula 2 hari (21, 24 Desember 2007) menjadi 3 hari (21, 24, 26 Desember 2007).
Sebagai perbandingan SKB yang pertama dapat Anda lihat di sini sementara perubahan SKB tersebut dapat Anda lihat di sini.
Bagi yang mudik, semoga lebih dapat menikmati kebersamaan bersama keluarga. Selamat berlibur.
SKB CUTI BERSAMA MERUPAKAN PERAMPASAN HAK ASASI PNS
1. CUTI BERSAMA TIDAK DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1976 TENTANG CUTI PNS TIDAK DIATUR MENGENAI CUTI BERSAMA DAN ATAU YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM BENTUK SURAT KEPUTUSAN BERSAMA.
KENAPA HAK ASASI TERAMPAS ? BAHWA CUTI TAHUNAN MERUPAKAN HAK PNS SEHINGGA PENGAMBILAN CUTI TAHUNAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PNS, NAMUN DALAM CUTI BERSAMA SEMUA PNS DIHARUSKAN MENGAMBIL HAK CUTI TERSEBUT KARENA JIKALAU TIDAK MENGAMBILPUN MAKA HAK CUTI TAHUNAN TERSEBUT DIKURANGI. BENARKAH INI ???
2. KLAUSUL DALAM SKB TIDAK MENYEBUTKAN SUMBER HUKUM PERATURAN PEMERINTAH.
APAKAH SUDAH SAH SURAT KEPUTUSAN BERSAMA YANG MENGATUR CUTI BERSAMA ??? KARENA DIDALAMNYA TIDAK TERDAPAT KLAUSUL YANG MEMPEDOMANI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1976. SEANDAINYA SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TERSEBUT BERDIRI SENDIRI DAN LEPAS DARI PP 24/1976 APAKAN DIBENARKAN SEBUAH SKB MENGALAHKAN PP ??? SAHKAH SKB TERSEBUT ???
3. EFEKTIFKAH CUTI BERSAMA ?
TUJUAN POKOK CUTI BERSAMA ADALAH UTK MENINGKATKAN DISIPLIN PNS AGAR TIDAK BOLOS KERJA KARENA “HARI TERCEPIT”. NAMUM PEMERINTAH DALAM MENGARTIKAN “HARI TERCEPIT” (SEBAGAI CONTOH) ADALAH HARI SENIN APABILA HARI SELASA LIBUR DAN HARI JUMAT APABILA HARI KAMIS LIBUR MAKA HARI SENIN DAN JUMAT TERSEBUT DIANGGAP SEBAGAI CUTI BERSAMA, NAMUN UNTUK INSTANSI YANG BEKERJA 6 HARI DALAM 1 MINGGU SEBENARNYA HARI JUMAT BUKAN MERUPAKAN “HARI TERCEPIT” KARENA MASIH ADA HARI KERJA SABTU MAKA DENGAN ADANYA CUTI BERSAMA TERSEBUT HARI SABTU MALAHAN MENJADI “HARI TERCEPIT” NAMUN TIDAK TERMASUK DALAM SKB CUTI BERSAMA KARENA PNS TERSEBUT TETAP WAJIB MASUK KERJA ATAU SEKALIAN AJA BOLOS KERJA ??? EFEKTIFKAH INI.
EFEKTIF SELANJUTNYA, BENARKAH DENGAN ADANYA CUTI BERSAMA TINGKAT BOLOS KERJA MENJADI MENURUN ??? BIASANYA SIDAK DILAKUKAN SEHARI SETELAH CUTI BERSAMA TIDAK SEHARI SEBELUM CUTI BERSAMA. JUSTRU HARI2 SEBELUM CUTI BERSAMA YANG RAWAN BOLOS KERJA, TERUS TERANG DI INSTANSI SAYA BEKERJA UNTUK TAHUN INI PARA PNS YANG AKAN MUDIK KE JAWA SUDAH MENGAMBIL TIKET BAIK KAPAL TERBANG MAUPUN KAPAL LAUT 2-3 HARI SEBELUM CUTI BERSAMA DAN HAL INI DILAKUKAN KARENA TERUTAMA KAPAL LAUT JADWAL PELAYARAN TIDAK BISA MENGIKUTI CUTI BERSAMA, SEDANGKAN PNS YANG BANYAK UANG MENGGUNAKAN PESAWAT DISESUAIKAN DENGAN TERSEDIANYA TIKET PENERBANGAN KARENA SULITNYA MEMPEROLEH TIKET SEHINGGA ASAL DAPAT TIKET BOLOSPUN DILAKUKAN. APAKAH MASIH EFEKTIF CUTI BERSAMA TERSEBUT ???
EFEKTIF BERIKUTNYA MENYANGKUT TOLERANSI BERAGAMA, JUSTRU DISINILAH TIDAK HANYA INEFEKTIFITAS NAMUN JUGA MENYALAHI HAK ASASI UMAT BERAGAMA. BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI TOLERANSI BERAGAMA APABILA SEORANG DIPAKSAKAN MENGAMBIL CUTI BERSAMA PADA SAAT HARI BESAR KEAGAMAAN BUKAN PADA HARI BESAR AGAMANYA SENDIRI. JUSTRU MENIMBULKAN RASA KETIDAK ADILAN KARENA JUMLAH HARI CUTI BERSAMA YANG DIPAKSAKAN TIDAK SAMA PADA SEMUA HARI BESAR AGAMA YANG ADA DI INDONESIA DAN CUTI BERSAMA TERSEBUT TIDAK DAPAT DITUKAR APALAGI DITAWAR. EFEKTIF DAN ADILKAH INI ???
4. CUTI BERSAMA 2007
CUTI BERSAMA SEJAK DIKELUARKAN DENGAN HARI YG SEDIKIT …. 3 HARI PNS BELUM MERASA HAKNYA DIRAMPAS … PEMERINTAH MEMANG PANDAI SEKALI. NAMUN UNTUK TAHUN 2007 SUDAH MENCAPAI SEPARO DARI JATAH CUTI TAHUNAN DARI 12 HARI 6 HARI UTK CUTI BERSAMA SEHINGGA TERSISA 6 HARI.
BELAKANGAN MENKO KESRA MENGUMUMKAN MELALUI KONFERENSI PERSNYA BAHWA CUTI BERSAMA BERTEPATAN DENGAN HARI BESAR AGAMA ISLAM (IDUL FITRI) DITAMBAH 3 HARI YAITU TGL 78, 18, 19 OKTOBER 2007. SEHINGGA HAK CUTI TAHUNAN PNS SISA 3 HARI (DARI 12 HARI TINGGAL 25%), APABILA CUTI TAHUNAN 2007 TELAH HABIS DIPOTONG HAK CUTI TAHUNAN TAHUN 2008.
DALAM KASUS INI TERDAPAT BEBERAPA PNS DI TEMPAT KERJA KAMI KARENA PERTIMBANGAN BIAYA AKAN MELAKUKAN PULANG KAMPUNG SETELAH TARIF ANGKUTAN NORMAL DALAM ARTI SETELAH LEBARAN USAI, NAMUN DENGAN ADANYA KEPUTUSAN PEMERINTAH TERSEBUT MAKA CUTI TAHUNAN TELAH HABIS … KARENA JAUH HARI SEBELUM HARI RAYA KELUARGA SUDAH PULANG KAMPUNG TERLEBIH DAHULU … APAKAH HARUS BOLOS KERJA UNTUK MENJEMPUT KELUARGA DENGAN HAK YANG TELAH DIRAMPAS HARUS DIAMBIL BUKAN PADA SAAT DIPERLUKAN KARENA PERTIMBANGAN EKONOMI TIDAK SANGGUP/MAMPU PULANG KAMPUNG PADA SAAT HARI RAYA.
5. CUTI BERSAMA 2008
CUTI BERSAMA TAHUN 2008 YANG SUDAH DITETAPKAN BERJUMLAH 8 HARI … SEHINGGA HAK CUTI TAHUNAN SISA 4 HARI, NAMUN APABILA CUTI TAHUN 2007 TELAH HABIS DAN TAMBAHAN CUTI BERSAMA YANG 3 HARI DIPOTONGKAN HAK CUTI TAHUN 2008 MAKA SISA CUTI TAHUN 2008 HANYA 1 HARI … APAKAH LOGIS DAN WAJAR ??? SEDANGKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 BAHWA PENGAMBILAN HAK CUTI TAHUNAN MINIMAL 3 HARI …….. DAPAT DISIMPULKAN BAHWA CUTI TAHUN 2008 SISA 0% ARTINYA HABIS TERAMPAS OLEH KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI.
ITULAH PERAMPASAN HAK CUTI PNS ….HARAPAN SAYA KOMNAS HAM YANG PAHAM BETUL MANA HAK DAN MANA KEWAJIBAN AGAR DAPAT MENGINGATKAN 3 MENTERI TERSEBUT AGAR TIDAK AROGAN DALAM MEMUTUSKAH HAK ASASI PNS.
CUTI TAHUNAN DAPAT LEBIH BERMANFAAT APABILA DISERAHKAN SEPENUHNYA PEMANFAATANNYA KEPADA YANG BERSANGKUTAN, KARENA APAKAH 3 MENTERI TERSEBUT MENGETAHUI PERSIS KEBUTUHAN SETIAP PNS DISELURUH INDONESIA, BUKAN BERARTI DAN TIDAK SELALU SEORANG MUSLIM AKAN PULANG KAMPUNG PADA SAAT HARI RAYA IDUL FITRI TERUTAMA BAGI PNS YANG BEKERJA DI LUAR PROPINSI BAHKAN DI LUAR PULAU KARENA PERTIMBANGAN EKONOMI.
SAYA TIDAK YAKIN TAHUN 2008 SELURUH PNS TIDAK MEMILIKI KEPERLUAN DILUAR CUTI BERSAMA …INILAH POTENSI BESAR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN INDISIPLINER.
DAN SAYA TIDAK YAKIN JUGA TINGKAT DISIPLIN DAPAT DITEGAKKAN HANYA DENGAN MERAMPAS HAK CUTI PNS, KARENA BANYAK TERJADI SEBELUM ATAU SETELAH CUTI BERSAMA PNS MENAMBAH BOLOS KERJA 1-2 HARI KARENA MSH MEMILIKI ANGGAPAN MASIH WAJAR.
SEYOGYANYA HAK ASASI PNS DALAM HAL CUTI TAHUNAN DIKEMBALIKAN, BIARLAH MASING2 PNS YG MENGATUR PEMANFAATAN HAKNYA … KEMBALIKANLAH HAK SEBAGAIMANA MESTINYA.
JANGANLAH KEBIJAKAN PEMERINTAH HANYA UNTUK KEPENTINGAN SEGELINTIR ATAU SEKELOMPOK ORANG.
BANYAK PNS DILUAR SANA YANG MENJERIT TERUTAMA PNS JAWA DAN MENGABDI DI LUAR JAWA.
MENGABDI DILUAR JAWA SAJA SUDAH MERUPAKAN PENGORBANAN APAKAH MASIH HARUS HAK CUTI JUGA IKUT DIKORBANKAN ???
MOHON KEPADA YANG PERDULI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA … PNS MANUSIA JUGA, KIRANYA DAPAT DITEGAKKAN HAK ASASI KAMI SEBAGAI PNS.
mungkin lewat organisasi profesi (KORPRI) hal2 seperti ini dapat disuarakan. Kalo gak salah di negara kita ada institusi yg salah satu kerjaannya menilai peraturan apakah bertentangan dengan UUD’45 or peraturan2 lain di atasnya, yaitu : Mahkamah Konstitusi. Mungkin hal ini bisa ditanyakan ke institusi tersebut.
Korpri gak ada fungsinya, cuma minta iuran aja ke PNS, gak jelas kontribusinya, kadang jadi tunggangan elit2nya untuk kejar kedudukan lebih tinggi.Banyak yang perlu dipikirkan oleh elit2 PNS di Korpri tapi gak dilakukan, seperti pengangkatan honorer yang cenderung formalitas tanpa perhatikan kualitas, dana pendidikan 20% APBN yang diperuntukkan untuk naikkan gaji guru 3 kali lipat PNS lain, sertifikasi guru yang juga formalitas urut kacang usia, kenaikan gaji PNS tiap tahun serentak yan bebankan apbn padahal bisa bertahap kalo gaji berkala yang dinaikkan kualitasnya, semua mestinya bisa dipikirkan korpri.
mohon ditegakkan kembali aturan tentang cuti bagi PNS (No. 24 thn 1976, karena selama ini peraturan tentang cuti masih aturan lama yaitu PP No. 24 thn 1976 akan tetapi dalam pelaksanaannya itu banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini menteri) membuat surat keputusan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu PP No. 24 thn 1976. dengan adanya SKB itulah banyak hak-hak PNS yang dirampas termasuk hilangnya cuti tahunan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 PP tersebut. tolonglah pak menteri jangan membuat kami bingung, ilmu pengetahuan yang telah kami serap selama diperguruan tinggi jangan dibuat terbalik, maksud kami begini jika membuat aturan itu jangan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. lihatlah teoori stufenbau Han Kelsen Ok !!!!!!!!!!!! soalnya di intansi kami masih pada bingung dengan pperaturan-peraturan yang dibuat saat ini.